Skandal Chromebook Rp9,9 Triliun: 5 Fakta Terkini yang Belum Anda Ketahui!
2025-06-11
Berita KBB
| Jakarta, IDN Times | |
| Skandal pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun di era Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus menjadi sorotan publik. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan anggaran negara dan efisiensi program pendidikan. | |
| Apa saja perkembangan terbaru dari skandal ini? Berikut adalah 5 fakta terkini yang perlu Anda ketahui: | |
| 1. Status Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | |
| KPK terus melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook ini. Hingga saat ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan pihak terkait. Fokus penyelidikan adalah pada proses lelang, penetapan harga, dan distribusi laptop kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Meskipun belum ada penetapan tersangka, KPK menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut sampai fakta-fakta yang jelas terungkap. | |
| 2. Audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek | |
| Selain penyelidikan oleh KPK, Itjen Kemendikbudristek juga melakukan audit internal untuk mengidentifikasi potensi kerugian negara dan celah-celah dalam sistem pengadaan. Hasil audit ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Itjen akan fokus pada evaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan Chromebook. | |
| 3. Munculnya Nama-Nama Baru dalam Daftar Saksi | |
| Penyelidikan semakin kompleks dengan munculnya nama-nama baru dalam daftar saksi yang diperiksa oleh KPK. Beberapa saksi merupakan pejabat dari kementerian, pihak vendor, hingga perwakilan sekolah yang menerima Chromebook. Informasi yang diperoleh dari saksi-saksi ini diharapkan dapat memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam skandal ini. | |
| 4. Reaksi dari Fraksi di DPR | |
| Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menyoroti skandal Chromebook ini dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. Beberapa fraksi bahkan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi jalannya penyelidikan dan memastikan transparansi dalam proses hukum. DPR juga meminta Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan barang dan jasa. | |
| 5. Dampak pada Program Pendidikan dan Kepercayaan Publik | |
| Skandal Chromebook ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap program pendidikan dan kinerja pemerintah. Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas program pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan anggaran negara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa program pendidikan berjalan dengan transparan dan akuntabel. | |
| Kesimpulan | |
| Skandal Chromebook Rp9,9 triliun merupakan pengingat penting tentang pentingnya pengawasan anggaran negara dan transparansi dalam program pendidikan. Publik menantikan hasil penyelidikan yang jujur dan adil, serta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah juga perlu melakukan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. |
