Sorotan Sherly Laos: Dugaan Pengelolaan Anggaran Rp 5,7 Miliar Tanpa SPJ di Maluku Utara Picu Evaluasi 11 Pejabat!
2025-08-07
Tribunternate.com
Ternate, Maluku Utara - Gelombang sorotan menimpa Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menyusul sorotan tajam dari Gubernur Sherly Laos terkait dugaan pengelolaan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar tanpa Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Kasus ini memicu evaluasi mendalam terhadap 11 pejabat di lingkungan Pemprov Malut. Berikut adalah rangkuman 3 berita populer Malut yang paling banyak dibaca di TribunTernate.com hari ini, Kamis (7/8/2025).
Anggaran Tanpa SPJ: Sorotan Gubernur Sherly Laos
Isu ini mencuat setelah Gubernur Sherly Laos memberikan perhatian khusus terhadap laporan keuangan Pemprov Malut. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas adanya penemuan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar yang digunakan namun tidak didukung oleh SPJ yang lengkap dan jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan semua anggaran digunakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Gubernur Laos dalam konferensi pers yang digelar kemarin.Evaluasi 11 Pejabat: Langkah Konkret Gubernur
Menindaklanjuti temuan tersebut, Gubernur Laos memutuskan untuk mengevaluasi kinerja 11 pejabat yang diduga memiliki kaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran. Proses evaluasi akan melibatkan tim independen yang akan bekerja secara objektif dan profesional. “Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terbukti, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” lanjut Gubernur.Reaksi Publik dan Implikasi Hukum
Kasus ini langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Organisasi masyarakat sipil (OMS) mendesak pihak berwenang untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan. Mereka juga meminta agar hasil investigasi diumumkan kepada publik. Sementara itu, beberapa pengamat hukum menilai bahwa jika terbukti adanya pelanggaran, para pejabat yang terlibat dapat dijerat dengan hukum pidana. “Ini adalah momentum penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah praktik korupsi di Maluku Utara,” ujar salah seorang pengamat hukum. Dampak Positif: Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Meskipun menimbulkan kegaduhan, sorotan ini juga diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Maluku Utara. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan menjadi modal penting untuk menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Laos menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Maluku Utara yang lebih baik. Berita Populer Lainnya di Maluku Utara Selain kasus anggaran, beberapa berita populer lainnya di Maluku Utara hari ini antara lain perkembangan terkini mengenai pembangunan infrastruktur di Pulau Morotai dan program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. TribunTernate.com akan terus menyajikan informasi terbaru dan terpercaya mengenai perkembangan di Maluku Utara.
