Karier PNS Terancam? DPR Soroti Isu Kesehatan Mental dan Kurangnya Peluang Pengembangan Diri di Era Digital
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara mengenai kekhawatiran terkait potensi karier dan kesehatan mental Pegawai Negeri Sipil (PNS) di era digital. Meskipun pemerintah telah mengklaim melakukan penyesuaian struktur kerja PNS untuk mengakomodasi karakteristik Generasi Z, DPR menilai masih ada celah yang perlu diperbaiki.
“Kami memahami bahwa pemerintah telah berupaya menyesuaikan dengan tuntutan zaman, termasuk memberikan fleksibilitas kerja, pengembangan skill digital, rekrutmen yang lebih transparan dan adil, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berintegritas,” ujar anggota Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beberapa waktu lalu.
Namun, legislator tersebut menekankan bahwa fokus utama saat ini harus diberikan pada dua aspek krusial: peluang pengembangan karier yang jelas dan terukur, serta perhatian serius terhadap kesehatan mental PNS. “Banyak PNS merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dengan sedikit peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi,” katanya.
Kesehatan Mental PNS: Isu yang Tak Boleh Diabaikan
Selain itu, DPR juga menyoroti isu kesehatan mental yang semakin mengkhawatirkan di kalangan PNS. Tekanan pekerjaan yang tinggi, beban kerja yang berlebihan, serta lingkungan kerja yang kurang mendukung dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi.
“Kesehatan mental PNS adalah aset penting bagi kinerja pemerintahan. Jika PNS tidak sehat secara mental, bagaimana mereka dapat memberikan pelayanan publik yang optimal?” tegasnya. DPR mendesak pemerintah untuk menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi PNS, serta menciptakan budaya kerja yang lebih sehat dan suportif.
Reformasi Birokrasi 4.0 dan Digitalisasi: Tantangan dan Peluang
DPR juga menyoroti pentingnya implementasi Reformasi Birokrasi 4.0 dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Namun, reformasi ini harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan dan kesehatan mental PNS.
“Digitalisasi bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja. PNS harus dibekali dengan skill digital yang memadai, serta diberikan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menuju PNS yang Adaptif dan Berdaya Saing
Pada akhirnya, DPR berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Hal ini meliputi peningkatan peluang pengembangan karier, perhatian terhadap kesehatan mental, serta implementasi reformasi birokrasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, PNS dapat menjadi aparatur negara yang adaptif, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima.
Langkah Konkrit yang Diperlukan:
- Penyusunan sistem pengembangan karier yang transparan dan terukur.
- Penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi PNS.
- Pelatihan skill digital yang relevan dengan kebutuhan zaman.
- Evaluasi beban kerja dan penyesuaian jadwal kerja yang lebih fleksibel.
- Penciptaan budaya kerja yang lebih sehat, suportif, dan inklusif.
