AnySelected

Yahukimo, Papua Pegunungan – Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) angkat bicara terkait nasib tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Komnas HAM mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mengambil tindakan, khususnya memindahkan tenaga kesehatan tersebut ke wilayah lain demi memastikan kelanjutan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Yahukimo.

Peristiwa kekerasan yang menimpa tenaga kesehatan ini telah menimbulkan keprihatinan mendalam. Tidak hanya berdampak pada fisik dan psikologis korban, tetapi juga mengancam kelangsungan pelayanan kesehatan di wilayah Yahukimo yang sangat membutuhkan. Kekerasan ini juga mencerminkan situasi keamanan yang tidak stabil di Papua, yang menghambat upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat prihatin dengan situasi ini. Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kekerasan terhadap mereka adalah pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi,” tegas Ketua Komnas HAM, R. M. Amirudin dalam keterangan resminya.

Komnas HAM menilai, pemindahan tenaga kesehatan korban kekerasan ini bukan hanya merupakan langkah kemanusiaan, tetapi juga penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan mereka. Selain itu, pemindahan ini juga akan memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis yang memadai, sehingga mereka dapat kembali memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kemenkes diharapkan dapat segera menyusun strategi pemindahan tenaga kesehatan korban kekerasan, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kelanjutan pelayanan kesehatan, dan pemulihan korban. Koordinasi yang baik antara Kemenkes, pemerintah daerah Papua Pegunungan, dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pemindahan.

Lebih lanjut, Komnas HAM juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan keamanan di wilayah Papua, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik. Peningkatan keamanan ini akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan.

“Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah keamanan di Papua. Situasi keamanan yang stabil adalah prasyarat penting bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” pungkas Amirudin.

Dampak Kekerasan Terhadap Pelayanan Kesehatan
Kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Yahukimo tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kekerasan ini dapat menyebabkan:

• Penurunan kualitas pelayanan kesehatan
• Keterlambatan penanganan medis
• Peningkatan risiko kematian
• Ketakutan dan trauma pada tenaga kesehatan lainnya

Oleh karena itu, Komnas HAM mengimbau kepada seluruh pihak untuk menghormati hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, dan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di wilayah Papua.

Pentingnya Dukungan Psikologis
Selain pemindahan, tenaga kesehatan korban kekerasan juga membutuhkan dukungan psikologis yang intensif. Trauma yang dialami dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional mereka. Kemenkes dan pemerintah daerah perlu menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis yang memadai bagi para korban.