RAPBN 2026 Disetujui Banggar DPR: Realistis dan Siap Hadapi Tantangan Ekonomi Nasional
2025-08-15
Jawa Pos
Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan lampu hijau terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 yang diserahkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Penilaian ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap proyeksi ekonomi dan tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia di tahun mendatang. Banggar DPR menilai RAPBN 2026 ini realistis dan moderat, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Tinjauan Mendalam RAPBN 2026
Dalam rapat paripurna yang digelar baru-baru ini, anggota Banggar DPR secara seksama menelaah Nota Keuangan yang mencakup asumsi-asumsi makro ekonomi, proyeksi pendapatan negara, serta alokasi anggaran untuk berbagai sektor. Penilaian awal menunjukkan bahwa RAPBN 2026 telah mempertimbangkan secara matang berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. “Kita melihat bahwa Nota Keuangan ini disusun dengan hati-hati dan berdasarkan data yang akurat. Asumsi-asumsi yang digunakan cukup konservatif, sehingga dapat memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul,” ujar Ketua Banggar DPR, Hinca Panjaitan, dalam konferensi pers setelah rapat.Fokus pada Pertumbuhan Berkelanjutan dan Keadilan Sosial
RAPBN 2026 diproyeksikan akan memberikan prioritas pada beberapa sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu, RAPBN 2026 juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Pemerintah berencana untuk meningkatkan program-program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan, dan subsidi kesehatan, untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.Tantangan Ekonomi yang Dihadapi
Meski dinilai realistis, RAPBN 2026 tetap menghadapi sejumlah tantangan. Ketidakpastian ekonomi global, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan perubahan kebijakan perdagangan internasional, dapat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Selain itu, risiko inflasi dan suku bunga yang tinggi juga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Banggar DPR menekankan pentingnya pemerintah untuk terus memantau perkembangan ekonomi global dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang tepat. Pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara, serta memperkuat koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.Dukungan Banggar DPR
Banggar DPR berkomitmen untuk mendukung penuh implementasi RAPBN 2026. Banggar akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan memberikan masukan-masukan konstruktif kepada pemerintah untuk memastikan bahwa RAPBN 2026 dapat mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Banggar DPR akan melanjutkan pembahasan lebih detail mengenai alokasi anggaran untuk setiap kementerian dan lembaga pemerintah. Proses ini diharapkan dapat diselesaikan sebelum RAPBN 2026 disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.
