AnySelected

Jakarta, IDN Times – Komisi III DPR RI kembali menyoroti pentingnya adaptasi teknologi bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi penegakan hukum. Sorotan ini disampaikan menyusul adanya tuntutan untuk memastikan setiap rupiah anggaran Polri digunakan secara akuntabel dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPR, Martin Tumbelaka, menegaskan bahwa perkembangan teknologi yang pesat menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Polri. “Polri harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas investigasi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Tumbelaka dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Polri, baru-baru ini.

Adaptasi Teknologi: Kebutuhan Mendesak

Tumbelaka menjelaskan, adaptasi teknologi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Penggunaan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan cloud computing dapat membantu Polri dalam mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi potensi gangguan keamanan, dan merespons dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya.

“Bayangkan, dengan penggunaan AI, Polri dapat menganalisis data kriminalitas secara real-time, mengidentifikasi tren kejahatan, dan mengarahkan sumber daya secara lebih tepat sasaran. Ini akan sangat membantu dalam mencegah kejahatan sebelum terjadi,” jelasnya.

Akuntabilitas Anggaran: Prioritas Utama

Di sisi lain, Komisi III DPR juga menekankan pentingnya akuntabilitas anggaran Polri. Tumbelaka mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran yang diberikan kepada Polri harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan jelas. “Kami akan terus mengawasi penggunaan anggaran Polri untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan publik,” tegasnya.

Contoh Penerapan Teknologi yang Bisa Dipertimbangkan

• Sistem Pengawasan Internal Berbasis AI: Memantau kinerja anggota Polri, mendeteksi potensi pelanggaran, dan memberikan rekomendasi perbaikan.
• Platform Pelaporan Kejahatan Online: Memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan secara anonim dan mendapatkan respons yang cepat dari Polri.
• Analisis Data Kriminalitas Real-Time: Mengidentifikasi tren kejahatan, memprediksi potensi gangguan keamanan, dan mengarahkan sumber daya secara lebih tepat sasaran.
• Pelatihan Digital untuk Anggota Polri: Meningkatkan keterampilan anggota Polri dalam menggunakan teknologi dan menghadapi tantangan keamanan siber.

Tantangan dan Harapan

Tumbelaka mengakui bahwa adaptasi teknologi dan peningkatan akuntabilitas anggaran Polri tidak akan berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan resistensi terhadap perubahan. Namun, ia yakin bahwa dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, tantangan tersebut dapat diatasi.

“Kami berharap Polri dapat menjadikan adaptasi teknologi dan akuntabilitas anggaran sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, Polri dapat menjadi lembaga penegak hukum yang modern, profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.